Segi-Segi Kehidupan K.H. E. Abdurrahman edisi 2

Tokoh-tokoh Persatuan Islam

K.H. E. Abdurrahman dan Persis
Tulisan edisi sebelumnya bisa dilihat disini, KH. E. Abdurrahman edisi 1.

Atas kehendak Allah, suatu hal yang jarang terjadi di mana seorang ulama yang semula mempunyai pemahaman keagamaan tradisional kemudian beralih menjadi ulama yang berpegang teguh terhadap Quran dan Sunah dan menentang berbagai bid'ah, khurafat, dan takhayul. Hal ini dialami K.H.E. Abdurrahman.

Kisah yang disampaikan K.H. E. Sar'an yang berasal dari ustadz E. Sasmita sebagaimana yang dikutif Fauzi Nur Wahid (1988Sasmita sebagaimana yang dikutif Fauzi Nur Wahid (1988 : 15), cukup memberikan gambaran tentang bagaimana K.H.E. Abdurrahman berubah sikap dari sosok ulama tradisional menjadi sosok muajddid yang tangguh.

Berawal dari adanya pengajian yang diselenggarakan oleh Persatuan Islam di jalan Pangeran Sumedang yang dipimpin oleh A. Hassan. Dalam suatu kesempatan, A. Hassan membahas masalah haramnya tahlilan, talqin, marhaban, dan usholi yang disebutnya sebagai perbuatan bid'ah. Ustadz E. Sasmita salah seorang murid E. Abdurrahman yang mengetahui hal itu kemudian menyampaikan bahasan A. Hassan kepada kelompok pengajiannya di madrasah malam MPDI, dan masalah ini pun diketahui pula oleh guru kebanggaan mereka, ustadz E. Abdurrahman. Ustadz E. Abdurrahman dan masyarakat sekitarnya merasa tersinggung mendengar bahasan A. Hassan, karena merasa yakin dan faham yang dianutnya disinggung dan dihinakan, apalagi disebut perbuatan haram karena bid'ah.

Dengan keberaniannya, ustadz E. Abdurrahman beserta beberapa orang muridnya mendatangi pengajian Persis yang dipimpin oleh A. Hasan. Sejak itu terjadi perdebatan antara A. Hasan dengan E. Abdurrahman hingga berlangsung beberapa malam. Akhirnya ustadz E. Abdurrahman dapat menerima seluruh keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan A. Hasan. Sejak itu, ustadz E. Abdurrahman selalu hadir dalam setiap pengajian Persis di jalan Pangeran Sumedang, dan ia menjadi murid A. Hasan yang paling akrab dan taat mendampingi gurunya dalam berbagai kegiatan. Pada suatu waktu, di dalam pengajian yang disaksikan orang banyak, sambil mengelus kepala E. Abdurrahman, A. Hasan berkata, "Abdurrahman! Anta akan menjadi murid saya yang pintar dan akan melebihi anak kandung saya."

Mulai tahun 1934, ustadz E. Abdurrahman dilibatkan sebagai guru pada lembaga pendidikan Islam (Pendis) Persis yang dikelola oleh Muhammad Natsir. Dengan demikian, semakin dekatlah ustadz E. Abdurrahman dengan para ulama Persis beserta para anggotanya. Kedekatan dengan Persis ini harus dibayar mahal, ia diusir oleh Tuan Alkatiri yang masih berpandangan tradisional, dan dibebaskan sebagai pengajar di MPDI, juga dibebastugaskan sebagai khatib di Pakauman Bandung, bahkan dia pun diusir dari rumah milik Alkatiri yang ia tempati sejak lama. Mulai saat itulah, E. Abdurrahman mengalami perubahan dalam kehidupannya; yang tadinya hidup serba kecukupan karena menjadi anak emas Alkatiri, kehidupannya menjadi sangat prihatin. Namun, kesemuanya itu ia terima sebagai ujian dari Allah SWT. (Fauzi Nur Wahid, 1988: 16-17).

Sekitar tahun 1940, pesantren Persis untuk orang dewasa (pesantren besar) yang dikelola A. Hasan, bersamaan dengan kepindahan A. Hasan ke Bangil, sebagian santrinya pun ikut ke Bangil. Sementara pesantren kecil yang dipimpin oleh E. Abdurrahman terus mengembangkan diri di Bandung dan tetap berjalan hingga masa pendudukan Jepang. Pada saat revolusi fisik (1945 – 1949) pesantren Persis di bawah pimpinan E. Abdurrahman diungsikan ke Gunung Cupu, Ciamis. Baru setelah berakhirnya revolusi fisik, Pesantren Persis kembali lagi ke Bandung dan terus mengembangkan jenjang pendidikannya hingga tingkat mualimien.

Dalam aktivitas organisasi di jam'iyyah Persatuan Islam, ustadz E. Abdurrahman menunjukan sikap loyal dan ikut aktif sebagai anggota Persis sejak tahun 1934. jabatan dalam jam'iyyah yang pertama kali dipegangnya adalah ketua bagian tabligh dan pendidikan pada tahun 1952. Dalam tahun 1953 (pada Muktamar ke-5 di Bandung) ustadz E. Abdurrahman terpilih sebagai Sekretaris Umum PP. Persis mendampingin K.H.M. Isa Anshary sebagai Ketua Umum.

Pasca Muktamar Persis ke VII, pada tahun 1962 K.H..E. Abdurrahman terpilih sebagai ketua umum PP. Persis melalui referendum. Periode kepemimpinan K.H..E. Abdurrahman ini merupakan periode kepemimpinan Persis ketiga setelah berakhirnya kepemimpinan K.H..M. Isa Anshary. Periode kepemimpinan Persis ke tiga ini merupakan regenerasi kepemimpinan dari tokoh-tokoh generasi pertama Persis kepada eksponen Pemuda Persis yang merupakan organisasi otonom Persis tempat pembentukan kader-kader Persis. Tampilnya K.H..E. Abdurrahman, Eman Sar'an, Rusyad Nurdin, dan E. Bachrum yang merupakan mantan pimpinan pemuda Persis periode awal membuktikan adanya pewarisan tongkat estafet kepemimpinan kepada kelompok muda dari organisasi bagian otonom Persis.

Berbagai persoalan mulai muncul pada masa kepemimpinan K.H.E. Abdurrahman. Namun masalah yang paling mendasar adalah bagaimana mempertahankan eksistensu Persis di tengah gejolak sosial politik yang tidak menentu. Jihad perjuangan Persis dihadapkan pada masalah-masalah politik yang beragam. Pembubaran partai Masyumi oleh Soekarno karena dianggap kontra revolusi, dan lepasnya Persis sebagai anggota istimewa Masyumi, serta ancaman akan dibubarkannya Persis oleh pemerintah Orde Lama karena tidak memasukan Nasakom dalam Qanun Asasi Persis, sampai pada meletusnya G.30 S/PKI merupakan masalah-masalah politis yang dihadapi pada masa awal kepemimpinan K.H.E. Abdurrahman.

Bagaimanapun, pergeseran besar telah terjadi dalam kegiatan politik Indonesia sejak. Apalagi dengan tersingkirnya kelompok-kelompok sayap kiri yang terpenting karena dilarangnya PKI dan dilenyapkannya kepemmpinan sayap kiri PKI di dalam PNI. Dengan demikian harapan baru pun mulai timbul di kalangan Islam. "Perbenturan kekuatan" telah sirna dan berakhir dengan kemenangan suatu format politik baru, dan ini menunjukan awal perkembangan setelah tahun 1965 dalam babakan baru sejarah Indonesia; penindasan dan ancaman telah lenyap, surat kabar dan majalah diperkenankan terbit kembali. Pada tanggal 16 Desember 1965 dibentuk Badan Koordinasi Amal Muslimin yang mempersatukan 16 organisasi Islam yang ingin mengusahakan rehabilitasi Partai Masyumi.

Setelah Soekarno disisihkan dari kegiatan politik aktif ( sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966), para mantan pemimpin Masyumi mengharapkan bahwa Masyumi segera diizinkan kembali melakukan kegiatan, dan dengan anggapan merekalah yang menentang Demokrasi Terpimpin Soekarno. Namun, harapan baru itu menimbulkan kekecewaan baru. Sebab, sejak bulan Juni 1966 diumumkan suatu pernyataan perwira-perwira tentara yang terutama diarahkan terhadap Soekarno untuk mencegah kegiatan dan intriknya lebih lanjut. Akan tetapi pernyataan ini sekaligus menerangkan bahwa militer "akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, dari pihak manapun, dan golongan apa pun yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945". Penyataan ini merupakan kecenderungan menduga para pemimpin Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI di tahun 1958 dan sebagai suatu alasan untuk menerapkan larangan itu. Beberapa orang percaya bahwa pemerintah tidak ingin menyaksikan Masyumi direhabilitasi karena adanya kecenderungan partai ini untuk membentuk partai Islam.

Lenyapnya Masyumi dari gelanggang politik menyebabkan terjadinya kekosongan tempat untuk menyalurkan aspirasi politik aliran Islam modernis seperti Muhammadiyah dan Persis. Itulah sebabnya pada tahun 1964 timbul keinginan Muhammadiyah untuk mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Namun, karena semangat rehabilitasi Masyumi masih cukup besar pada waktu itu, maka usaha itu terbengkalai. Pada tahun 1967, juga terdengar berita bahwa Bung Hatta dan para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bermaksud mendirikan partai pengganti Masyumi yang disebut "Partai Demokrasi Islam Indonesia" (PDII). Akan tetapi sebagaimana PII, PDII pun tidak kunjung terlaksana.

Setelah lahirnya Orde Baru, dengan anggapan bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto akan lebih demokrat dibandingkan Soekarno, ide rahabilitasi Masyumi semakin besar. Namun usaha ini hanya mampu melahirkan "Partai Muslimin Indonesia" (PARMUSI) di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun sebagai sekretaris jenderal (1968-1970). Partai Muslimin Indonesia (semula disingkat PMI kemudian Parmusi) lahir pada tanggal 7 April 1967 yang dimaksudkan sebagai kelanjutan Masyumi dengan nama lain. Pemerintah Orde Baru setuju, tetapi beberapa perwira tentara tertentu berkeberatan dengan keikutsertaan para mantan pemimpin Masyumi dalam partai tersebut. Pada tanggal 24 Oktober 1967 Muhammad Natsir memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan partai tersebut.

Sikap Persis di bawah pimpinan K.H.E. Abdurrahman terhadap Parmusi menunjukan sikap yang kurang responsif, dan menolak untuk menjadi anggota Parmusi dengan alasan pimpinannya tidak dipilih oleh umat. Dalam masalah ini Pimpinan Pusat Persis sering menyampaikan pernyataan-pernyataan lisan maupun tulisan pada badan legislatif dan eksekutif, walaupun Persis merupakan organisasi non-politik.

Selain menghadapkan jihadnya kepada masalah-masalah politik, Persis menghadapi pula aliran-aliran yang menyesatkan umat Islam, diantaranya aliran pembaharu Isa Bugis, aliran Islam Jama'ah, Darul Hadist, Inakrus Sunnah, dan berbagai macam aliran yang sesat dan menyesatkan. Untuk menghadapi aliran-aliran sesat dan sesat ini, para Mubaligh Persis dan Mubalighat Persistri dan Jam'iyyatul Banaat (sekarang Pemudi Persis) terjun kedaerah-daerah secara rutin dengan melaksanakan tabligh keliling. Insya Allah bersambung...